Dasar Hukum

Undang-undang

  1. UUPT NO 40 tahun 2007
  2. Undang-undang TNo. 28 Tahun 2007, Tata Cara Perpajakan, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Peraturan Kementrian Keuangan

  1. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Penjelasan:

Untuk mengantisipasi para penyewa virtual office yang ingin memproses Pengusaha Kena Pajak (“PKP”), maka sebaiknya perusahaan Anda juga sudah dikukuhkan sebagai PKP. Hal ini merupakan amanat undang-undang yang menyatakan bahwa penyewa virtual office bisa PKP jika pihak yang menyewakan sudah dikukuhkan sebagai PKP. Adapun dasar aturan mengenai hal ini tercantum dalam Pasal 45 ayat (2) 

Call Us Now
WhatsApp